Sistem Pemerintahan Jepang

SISTEM PARLEMEN JEPANG

Parlemen Jepang adalah parlemen dua kamar yang dibentuk mengikuti sistem britania. Parlemen Jepang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Rendah terdiri dari 480 anggota dewan. Anggota majelis rendah dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali atau setelah majelis rendah di bubarkan. Majelis tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan yang memilii masa jabatan 6 tahun dan dipilih langsung oleh rakyat. Warga Negara Jepang berusia 20 tahun ke atas memiliki hak untuk memilih.[3]

Jepang termasuk Negara yang menganut sistem perwakilan bicameral atau system perwakilan dua kamar. Diet (Parlemen) terdiri dari House of Representatives (DPR) dan House of Councilors . diet adalah pusat kegiatan politik Jepang. Diet (Parlemen) menurut konstitusi 1947 adalah lembaga yang memegang kedaulatan rakyat Jepang dan satu-satunya badan pembuat UU atau badan legislative. Sedang Raja, hanyalah symbol atau lambing Negara dan kesatuan bangsa.

Kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para menteri. Perdana Menteri adalah salah seorang anggota parlemen dari partai mayoritas di Majelis Rendah. Partai Demokrat Liberal (LDP) berkuasa di Jepang sejak 1955, kecuali pada tahun 1993. Pada tahun itu terbentuk pemerintahan koalisi yang hanya berumur singkat dengan partai oposisi. Partai oposisi terbesar di Jepang adalah Partai Demokratik Jepang.

Perdana Menteri Jepang adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri diangkat melalui pemilihan di antara anggota Parlemen. Bila Majelis Rendah dan Majelis Tinggi masing-masing memiliki calon perdana menteri, maka calon dari Majelis Rendah yang diutamakan. Pada praktiknya, perdana menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen. Menteri-menteri kabinet diangkat oleh Perdana Menteri. Kaisar Jepang mengangkat Perdana Menteri berdasarkan keputusan Parlemen Jepang, dan memberi persetujuan atas pengangkatan menteri-menteri kabinet. Perdana Menteri memerlukan dukungan dan kepercayaan dari anggota Majelis Rendah untuk bertahan sebagai Perdana Menteri.

Parlemen Jepang seperti juga parlemen-parlemen di Negara-negara demokrasi barat, hanya berperan terbatas dalam proses perundang-undangan. Sebagian mayoritas dari Rancangan Undang-Undang (RUU) itu bukan berasal dari parlemen, melainkan dari pemerintah, di mana birokrasi Negara secara tradisionel dihampiri sebuah faktor yang sentral dalam persiapan dan penerapannya. Begitu banyak RUU dalam waktu lampau berasal dari birokrasi ministerial, yang dibawa secara formal dari pemerintah ke parlemnen. Tugasnya parlemen secara keseluruhan adalah memutuskan Undang-Undang dan anggaran belanja, menyetujui perjanjian-perjanjian, memilih perdana menteri dan mengelurarkan keputusan-keputusan tambahan untuk UU. Di samping itu setiap dari dua lembaga ini bisa mengatur komisi pencari fakta, bisa menasihati petisi-petisi, bisa memilih juru bicaranya sendiri dan memilih pimpinan-pimpinan dari panitia-panitia yang tetap, seperti juga bisa memilih pembawa-pembawa fungsi yang lainnya.

Kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para Menteri. Perdana menteri merupakan salah satu anggota parlemen yang dilantik olek rekan-rekan sejawatnya. Perdana Menteri berkuasa melantik menteri-menteri yang lain. Gedung Parlemen Nasional (kokkai-gijido) terletak di Nagatocho, Chiyoda, Tokyo.

Perbedaan Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. 

Majelis Rendah memiliki beberapa kekuasan yang tidak diberikkan kepada Majelis Tinggi. Bila sebuah rancangan undang-undang dilewati oleh majelis remdah, tetapi diveto oleh Majelis Tinggi, Majelis Tinggi dapat melewati keputusan yang dibuat di Majelis Tinggi dengan sebuah veto yang menghasilkan persetujuan sebesar dua per tiga. Dalam kasus persetujuan, dana, dan pemilihan perdana menteri, Majelis tinggi hanya dapat menunda pelaksanaan, tetapi tidak memblok legislasi. Sebagai hasilnya Majelis Rendah dianggap lebih berkuasa. Anggota dari Majelis Rendah, yang dipili dengan masa tugas 4 tahun, menjabat lebih pendek dibandingan dengan anggota Majelis Tinggi, yang dipilih untuk menjabat selama 6 tahun. Majelis Rendah dapat juga dibubarkan oleh Perdana Menteri atau melalui mosi yang tidak percaya, sedangkan Makelis Tinggi tidak dapat dibubarkan. Oleh karena itu Majelis Tinggi dianggap lebih sensitive terhadap pendapat rakyat, dan diberi nama “Majelis rendah”. Istilah ini juga merupakan warisan dari Konstitusi Meiji 1889, oleh Kizokuin (nama majelis Tinggi pada tahun 1889-1947) berfungsi sebagai Majelis Tinggi Aristokratis dalam sebuah bentuk yang mirip dengan sistem Westminster pada masa itu.

SISTEM PEMERINTAHAN JEPANG

Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer seperti Inggris dan Kanada. Berbeda dengan rakyat Amerika atau Prancis, rakyat Jepang tidak memilih presiden secara langsung. Para anggota Diet memilih perdana menteri dari antara mereka sendiri. Perdana menteri membentuk dan memimpin kabinet negara. kewenangan legislatif diberikan dalam bikameral Diet Nasional dan, dimana sebelumnya majelis tinggi telah terdiri dari anggota kaum bangsawan, konstitusi baru dengan ketentuan bahwa kedua kamar dipilih secara langsung. Kewenangan eksekutif dilaksanakan oleh Perdana Menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada badan legislatif, sementara yudikatif dipimpin oleh Mahkamah Agung .[4]

Jepang mempraktikkan sistem pemerintahan parlementer pasca Perang Dunia II. Yang menjadi kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Dia tidak hanya memimpin kabinet, tetapi juga memimpin partai mayoritas di parlemen atau majelis rendah. Perdana Meneteri bertanggung jawab kepada Diet ataiu Kokkai yang adalah majelis rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Tinggi terdiri atas wakil rakyat yang mewakili seluruh rakyat Jepang. Majelis tinggi ini berhak menangguhkan suatu UU. Sementara itu, majelis rendah memegang kekuasaan legislatif.

Berdasarkan konstitusi Jepang (1947), Kaisar Jepang berperan sebagai "simbol Negara dan persatuan rakyat" dan menjalankan peran yang murni seremonial tanpa kedaulatan yang sesungguhnya. Dengan demikian, berbeda dengan raja atau ratu lainnya, Kaisar Jepang secara formal bukanlah kepala negara.[5] meskipun ia ditampilkan dan diperlakukan sebaimana layaknya seorang kepala negara. Konstitusi ini, yang disebut juga "Konstitusi Damai ( 平和憲法, Heiwa-Kenpō?)," memiliki karakteristik utama dan terkenal karena tidak memberikan hak untuk memulai perang; yang terdapat pada Pasal 9, dan dalam penjelasan yang lebih ringkas pada ketetapan de jure kedaulatan rakyat yang berhubungan dengan peranan kekaisaran.Seorang Perdana Menteri yang melaksanakan kekuasaan eksekutif sehari – hari dipilih oleh anggota parlemen. Perdana Menteri tersebut merupakan salah satu dari anggota parlemen. Naoto Kan saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang. Parlemen Jepang sendiri dipilih untuk masa bakti empat tahun. Parlemen Jepang dapat mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah yang dapat menyebabkan bubarnya kabinet

Kekuasaan yudikatif terletak di tangan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, seperti pengadilan tinggi, pengadilan distrik, dan pengadilan sumir. Mahkamah Agung terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, dan 14 Hakim lainnya, semuanya ditunjuk oleh kabinet. Kebanyakan kasus ditangani oleh pengadilan distrik yang bersangkutan. Juga ada pengadilan sumir, yang menangani kasus seperti pelanggaran lalu-lintas, dll.

Di Jepang terdapat 47 pemerintah daerah tingkat prefektur (semacam propinsi) dan lebih dari 3300 pemerintah daerah pada tingkat bawah. Tanggung-jawab mereka meliputi : pengadaan pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan lain serta pembangunan dan pemeliharaan prasarana, termasuk utilitas. Dengan berbagai kegiatan administratif yang dilakukannya, terjadi kontak erat antara mereka dan penduduk setempat. Para kepala pemerintahan daerah serta anggota parlemen daerah dipilih oleh rakyat setempat melalui pemilihan.

Pemerintahan Lokal

Jepang memiliki kesatuan daripada sistem pemerintahan federal, di mana yurisdiksi lokal sangat tergantung pada pemerintah pusat finansial. Hal ini dilakukan terutama menyangkut finansial karena banyak pekerjaan pemerintah daerah memerlukan dana yang diprakarsai oleh departemen nasional.. Hal ini dikenal sebagai "tiga puluh persen otonomi". Kekuasaan ini adalah tingkat tinggi dan kebijakan standarisasi organisasi antara yurisdiksi lokal yang berbeda yang memungkinkan mereka untuk melestarikan dari mereka prefektur , kota, atau kota. Beberapa yurisdiksi kolektif yang lebih, seperti Tokyo dan Kyoto , telah bereksperimen dengan kebijakan di bidang-bidang seperti kesejahteraan sosial yang kemudian diadopsi oleh pemerintah nasional.

Jepang dibagi menjadi empat puluh tujuh divisi administratif, prefektur : satu kabupaten metropolitan (ke-Tokyo), dua prefektur perkotaan (fu-Kyoto dan Osaka ), tiga empat puluh pedesaan prefektur (ken), dan satu "kabupaten" (kabupaten catatan berbeda dari senjata yang muncul kemudian) (lakukan- Hokkaido ). kota-kota besar dibagi lagi menjadi bangsal (ku), dan membagi lebih lanjut ke kota-kota, atau daerah sekitar (machi atau Cho), atau subprefektur (shichō) dan kabupaten (gun).

Kota adalah unit pemerintahan sendiri dikelola secara independen dari yurisdiksi yang lebih besar di mana mereka berada. Dalam rangka mencapai status shi, yurisdiksi harus memiliki minimal 30.000 penduduk, 60 persen di antaranya terlibat dalam pekerjaan perkotaan. Istilah machi dan Cho menunjuk berpemerintahan sendiri kota-kota di luar kota serta tempat segala bangsal perkotaan. Seperti kota-kota, masing-masing memiliki walikota sendiri terpilih dan perakitan. Desa  adalah entitas terkecil pemerintahan sendiri di daerah pedesaan. Mereka sering terdiri dari sejumlah dusun pedesaan (Buraku) yang mengandung beberapa ribu orang yang terhubung ke satu sama lain melalui kerangka resmi dikenakan administrasi desa Desa memiliki walikota dan dewan dipilih untuk masa jabatan empat-tahun.

Semua dan kotamadya prefektur di Jepang diatur mengikuti Undang-Undang Otonomi Daerah , undang-undang yang diterapkan secara nasional di 1947 . Yurisdiksi Masing-masing memiliki eksekutif, yang disebut Gubernur dalam prefektur dan walikota di kota. Sebagian besar jurisdiksi juga memiliki sebuah parlemen satu kamar gikai ? ), meskipun kota-kota dan desa dapat memilih untuk tata-kelola langsung oleh warga negara dalam majelis umum. Baik eksekutif dan perakitan yang dipilih melalui pemilu setiap empat tahun.

Pemerintah daerah mengikuti versi modifikasi dari pemisahan kekuasaan digunakan dalam pemerintahan nasional. Perakitan Sebuah mungkin melewati mosi tidak percaya pada eksekutif, dalam hal ini eksekutif harus baik membubarkan perakitan dalam waktu sepuluh hari atau secara otomatis kehilangan kantor mereka. Setelah pemilu berikutnya, Namun, eksekutif tetap di kantor kecuali majelis baru lagi melewati resolusi tidak percaya diri.

Metode utama pembuatan peraturan daerah peraturan daerah dan peraturan daerah. Tata cara, mirip dengan undang-undang dalam sistem nasional, yang dilalui oleh perakitan dan mungkin memaksakan terbatas hukuman pidana untuk pelanggaran (sampai 2 tahun penjara dan / atau 1 juta yen dalam denda). Peraturan, mirip dengan perintah kabinet dalam sistem nasional, tersebut diteruskan oleh eksekutif secara sepihak, yang digantikan oleh peraturan yang saling bertentangan, dan hanya dapat mengenakan denda sampai dengan 50.000 yen. Pemerintah daerah juga umumnya memiliki beberapa komite, seperti dewan sekolah, komite keamanan publik (bertanggung jawab untuk mengawasi polisi), komite personalia, komite pemilu dan komite audit. Ini mungkin dipilih langsung atau dipilih oleh eksekutif, perakitan atau keduanya.

Semua prefektur diwajibkan untuk menjaga departemen urusan umum, keuangan, kesejahteraan, kesehatan, dan tenaga kerja. Departemen pertanian, perikanan, kehutanan, perdagangan, dan industri adalah opsional, tergantung pada kebutuhan lokal. Gubernur bertanggung jawab atas semua kegiatan yang didukung melalui perpajakan lokal atau pemerintah nasional.